Dasar Hukum

01 Oct 2025 7

Dasar Hukum PPID

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

• UU ini adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban lembaga publik untuk menyediakan informasi tersebut.
• Pasal 10 UU ini mengatur tentang pembentukan PPID di setiap lembaga publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

• PP ini mengatur tentang pelaksanaan ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, termasuk tanggung jawab dan tugas PPID.
• Mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pengelolaan informasi publik, termasuk tata cara permohonan informasi.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

• Peraturan ini menetapkan standar minimal dalam layanan informasi publik yang harus dipenuhi oleh PPID, termasuk waktu pelayanan, biaya, dan kualitas informasi yang disediakan.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

• Peraturan ini mengatur tentang standar yang lebih rinci dan teknis terkait layanan informasi publik, termasuk tata cara permohonan dan pengolahan informasi.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Perguruan Tinggi:

• Mengatur khusus mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi, termasuk peran dan tanggung jawab PPID di lingkungan pendidikan tinggi.